PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nomor : 13/KEP/UN32/KM/2012

Tentang

PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Menimbang	:	a.	bahwa organisasi kemahasiswaan Universitas Negeri Malang perlu ditata dan dikelola sesuai dengan perkembangan peraturan perundanga-undangan yang berlaku; 
b.	bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan Universitas Negeri Malang adalah bagian integral dalam Sistem Pendidikan Nasional untuk membentuk manusia seutuhnya;  
c.	bahwa peran Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang perlu ditingkatkan dalam rangka membentuk manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter luhur dan berdaya saing tinggi; 
d.	bahwa dalam rangka pengembangan diri mahasiswa pada bidang penalaran dan keilmuan, bakat-minat dan kegemaran, organisasi dan kepemimpinan, kesejahteraan serta kepedulian sosial, maka diperlukan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang;
e.	bahwa sehubungan dengan huruf  a s.d. d, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang.

Mengingat	:	1.	Undang-Undang   No.  20   tahun   2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7801);
2.	Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336); 
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) 
4.	Keputusan Mendikbud  No.155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
5.	Keputusan Presiden  RI Nomor 152/M/2010  tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
6.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
7.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang.	
Memperhatikan	:	1.	Rapat Bidang Kemahasiswaan tanggal 7 dan 11 Oktober 2012, 
2.	Rapat Pimpinan Universitas Negeri Malang  tanggal 23 Nopember 2012

MEMUTUSKAN
	
Menetapkan	:	Peraturan Rektor tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.	Pedoman Organisasi  Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang adalah penjabaran keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:  0155/U/1998  tentang Pedoman Umum Organisasi  Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; yang memuat pokok-pokok penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Negeri Malang.
2.	Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disingkat dengan UM adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3.	Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Malang.
4.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah Wakil Rektor yang memimpin dan menjabarkan kebijakan Rektor di bidang pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dan alumni.
5.	Dekan adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat; membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi fakultas. 
6.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  adalah Wakil  Dekan yang memimpin dan menjabarkan kebijakan Dekan dalam bidang pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dan alumni di tingkat fakultas.
7.	Organisasi kemahasiswaan yang selanjutnya disebut ormawa adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa Universitas Negeri Malang dalam bidang ekstra kurikuler, mencakup aspek penalaran-keilmuan, bakat-minat-kegemaran, kepemimpinan dan organisasi, kesejahteraan, dan kepedulian sosial. 
8.	Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat  DPM adalah ormawa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif  dan perwakilan mahasiswa di tingkat universitas. 
9.	Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM adalah ormawa yang berfungsi sebagai  lembaga eksekutif  di tingkat universitas. 
10.	Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah ormawa yang berfungsi  sebagai pelaksana pengembangan bakat/minat/kegemaran/kerohanian/keagamaan  mahasiswa tingkat universitas.
11.	Dewan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat  DMF adalah ormawa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan perwakilan mahasiswa di tingkat  fakultas. 
12.	Badan Eksekutif  Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEMFA adalah ormawa yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat  fakultas.  
13.	Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ adalah ormawa yang berfungsi sebagai badan eksekutif di tingkat jurusan. 
14.	Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disingkat HMPS adalah ormawa yang berfungsi sebagai badan eksekutif di tingkat program studi setara jurusan yang keberadaannya di bawah koordinasi langsung fakultas.
15.	Garis Besar Program Kerja yang selanjutnya disingkat GBPK adalah pedoman yang memuat kebijakan dan program yang dirumuskan oleh lembaga legislatif untuk dijadikan acuan oleh badan eksekutif.
16.	Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah badan yang dibentuk oleh lembaga  legislatif, ditetapkan dengan surat keputusan rektor untuk tingkat universitas,  dan oleh dekan untuk tingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan pemilu raya. 

BAB II
DASAR, TUJUAN, DAN ARAH

Pasal 2
Ormawa UM harus berdasarkan:
a.	Pancasila;
b.	Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
c.	Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
d.	Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal  3

Pengembangan Kemahasiswaan UM bertujuan:
a.	Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi UM.
b.	Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang penalaran dan keilmuan, bakat-minat-kegemaran, kepemimpinan dan organisasi, kesejahteraan, dan kepedulian sosial agar berkarakter luhur, berprestasi dan berdaya saing tinggi berdasarkan pada kaidah akademik, moral, etika dan kepentingan masyarakat.
c.	Meningkatkan kualitas program serta sarana prasarana penunjang kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 4

Pengembangan Ormawa UM diarahkan pada:
a.	Pemberian  pengalaman belajar praktis dalam mengelola kegiatan kemahasiswaan berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat ilmiah; dan 
b.	Pengembangan seluruh aspek potensi diri mahasiswa dilakukan agar mahasiswa lebih menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; berjiwa mandiri, tangguh, disiplin, kreatif, dan penuh pengabdian; bersikap jujur, santun dan saling menghargai, serta bertanggung jawab  terhadap masa depan universitas, bangsa, dan negara.

BAB III
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)

 Pasal 5

(1)	Ormawa harus memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi.
(2)	AD/ART Ormawa disusun dan disahkan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi Ormawa.
(3)	AD/ART Ormawa dapat ditinjau  kembali melalui forum pengambilan keputusan tertinggi Ormawa dengan mempertimbangkan aspirasi dan kondisi yang berkembang pada saat itu.
(4)	AD/ART Ormawa tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam pedoman Ormawa UM, serta peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
(5)	AD/ART Ormawa harus memuat secara eksplisit dasar dan asas Ormawa sebagaimana pasal 2 (dua)
(6)	AD/ART Ormawa ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

BAB IV
BENTUK DAN NAMA ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 6

Bentuk Ormawa Universitas Negeri Malang terdiri dari Ormawa Pemerintahan Mahasiswa (OPM) dan Ormawa Non Pemerintahan Mahasiswa (ONPM)

Pasal 7

Nama Ormawa Pemerintahan Mahasiswa UM terdiri atas:
a.	Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM);
b.	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
c.	Dewan Mahasiswa Fakultas (DMF); 
d.	Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMFA); 
e.	Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ); dan
f.	Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

Pasal 8

Nama Ormawa Non Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Malang adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

BAB V
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Ormawa UM berkedudukan di Universitas Negeri Malang. 

Pasal 10

Ormawa UM mempunyai fungsi:
a.	Perwakilan mahasiswa UM untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan BPK, dan kegiatan mahasiswa;
b.	Pelaksana kegiatan kemahasiswaan;
c.	Wadah komunikasi antar mahasiswa; 
d.	Pengembangan potensi dan jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan; 
e.	Pengembangan/pelatihan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa; 
f.	Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan; dan 
g.	Memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, minat dan bakat, serta kegemaran, yang dilandasi norma-norma agama, akademis, etika, moral, nilai luhur dan wawasan kebangsaan.

Pasal 11

(1) 	Ormawa tingkat universitas bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan sehari-hari di bawah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
(2) 	Ormawa tingkat fakultas bertanggung jawab kepada Dekan yang pelaksanaan sehari-hari dilaksanakan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
(3) 	Ormawa tingkat jurusan atau program studi setara jurusan bertanggung jawab kepada Dekan yang pelaksanaan sehari-hari dilaksanakan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 12

Mekanisme pertanggungjawaban Ormawa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI
KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN, DAN MASA BAKTI

Pasal 13

(1) 	Kepengurusan ormawa UM terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Bidang. 
(2) Ketua tidak boleh menjadi pengurus ormawa yang sama pada pada masa bakti berikutnya.
(3) 	Pengurus Harian tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada ormawa yang lain.
(4) 	Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya diatur berdasarkan peraturan yang berlaku. 
Pasal 14

Pengurus Ormawa (OPM dan ONPM) UM dipersyaratkan:
a.	bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.	loyal terhadap UM; 
c.	tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani sanksi akademik; 
d.	berstatus sebagai mahasiswa aktif sampai akhir masa jabatannya;
e.	minimal semester III maksimal semester VI; 
f.	telah mengikuti kegiatan PKPT atau sebutan lain untuk itu;
g.	telah mengikuti latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa (LKMM) atau latihan kepemimpinan, manajemen dan organisasi (LKMO) dengan bukti sertifikat/piagam; dan
h.	tidak mengalami kesulitan dalam bidang akademik yang ditandai dengan pencapaian IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).

Pasal 15

(1)	Keanggotaan ormawa selain UKM pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.
(2) Keanggotaan UKM adalah mahasiswa UM yang terdaftar, masih aktif dalam kegiatan akademik dan mendaftar sebagai anggota UKM yang bersangkutan.

Pasal 16

a.	Masa bakti pengurus ormawa selain UKM KOPMA maksimal 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
b.	Masa bakti pengurus UKM KOPMA maksimal 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 17

(1) 	Pendanaan kegiatan ormawa dibebankan kepada anggaran UM dan/atau usaha lain seizin Rektor UM. 
(2)	Penggunaan dana sebagaimana disebut pada ayat (1) harus dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM)

Pasal 18

DPM adalah Ormawa sebagai lembaga legislatif dan perwakilan mahasiswa di tingkat universitas.
Pasal 19

DPM berfungsi sebagai:
a.	Perumus norma dan kriteria penyelenggaraan ormawa UM; 
b.	Forum komunikasi antar ormawa; 
c.	Penyalur aspirasi mahasiswa; 
d.	Penyusun dan penetap GBPK Ormawa; 
e.	Pengawas dan pengevaluasi kegiatan ormawa; dan 
f.	Perumus substansi hukum positif yang ditetapkan untuk menjaga dan menegakkan norma maupun etika berorganisasi. 

Pasal 20

DPM memiliki tugas:
a.	merumuskan norma-norma yang harus dipatuhi oleh Ormawa;  
b.	menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART); 
c.	menetapkan GBPK;
d.	mengesahkan program kerja BEM;
e.	membentuk KPU tingkat universitas;
f.	membentuk panitia Pengawas Pemilu tingkat Universitas;
g.	mengesahkan ketua BEM berdasar suara terbanyak hasil pemilu raya;
h.	melakukan interpretasi terhadap peraturan jika terjadi konflik pemahaman antar  ormawa; 
i.	melakukan hak uji materi terhadap produk hukum yang dibuat ormawa dan hasil pemilu raya; dan
j.	melakukan tindakan yuridis terhadap personal pengurus atau ormawa yang melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

DPM memiliki wewenang:
a.	melakukan seleksi terhadap calon anggota KPU tingkat universitas; 
b.	meyelenggarakan kongres sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa, mengesahkan AD/ART organisasi mahasiswa; 
c.	mengawasi pelaksanaan AD/ART; 
d.	mengesahkan GBPK; 
e.	meminta pertanggungjawaban BEM atas pelaksanaan GBPK;
f.	mengusulkan pemberhentian Ketua BEM apabila dinilai tidak mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya; dan
g.	menyelenggarakan persidangan terkait dengan fungsi yudikatif.

Pasal 22

Keanggotaan DPM terdiri atas: 
(1) 	satu orang senator yang mendapatkan suara terbanyak di masing-masing jurusan atau program studi setara jurusan pada pemilu raya.
(2) 	apabila ayat (1) tidak terpenuhi, maka ketua HMJ dan ketua HMPS terpilih berhak menugasi satu orang sebagai senator yang memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan senator hasil pemilu raya.
Pasal 23

Kepengurusan DPM diatur sebagai berikut :
(1) 	Pengurus DPM terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Bidang. 
(2) 	Pengurus Harian terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara. 
(3) 	Pengurus bidang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. 
(4) 	Pembagian bidang disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan kemahasiswaan.
(5) 	Kepengurusan DPM mencerminkan keterwakilan mahasiswa Fakultas.
(6) 	Kepengurusan DPM ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
Pasal 24

DPM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai hak:
a.	Interpelasi, yaitu meminta keterangan kepada Ketua BEM dan komponen Ormawa lainnya;
b.	Angket, yaitu melakukan penyelidikan dan menggali aspirasi mahasiswa;
c.	Petisi, yaitu mengusulkan kegiatan kepada Ketua BEM dan komponen Ormawa lainnya; dan
d.	Menyatakan pendapat.

Pasal 25

Setiap anggota DPM berkewajiban menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan mahasiswa serta tunduk kepada aturan yang berlaku.

Pasal 26

(1) 	Pada akhir masa bakti, DPM menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
(2) 	Laporan pertanggungjawaban yang telah disahkan dalam forum sidang umum disampaikan kepada Rektor.  

BAB IX
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
	
Pasal 27

BEM adalah Ormawa sebagai  lembaga eksekutif  di tingkat universitas.

Pasal 28

BEM memiliki fungsi:
a.	Sebagai koordinator kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas; dan 
b.	Sebagai pelaksana GBPK.

Pasal 29

Dalam melaksanakan fungsinya, BEM bertugas:
a.	Menjalankan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan ormawa;
b.	Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan berdasarkan GBPK; dan 
c.	Menyampaikan laporan tertulis secara periodik kepada DPM minimal 3 bulan sekali dalam persidangan yang diselenggarakan untuk keperluan itu.

Pasal 30 

BEM memiliki kewajiban:
a.	Menyampaikan rencana program kerja tahunan kepada DPM;
b.	Menjabarkan secara lebih operasional GBPK yang telah ditetapkan oleh DPM;
c.	Menurunkan produk hukum yang dikeluarkan oleh DPM dalam bentuk peraturan BEM;
d.	Melaksanakan amanat DPM yang dirumuskan dalam GBPK; dan
e.	Menyampaikan laporan kerjanya tiap 3 bulan sekali kepada DPM.

Pasal 31

Kepengurusan  BEM  diatur sebagai berikut :
(1) 	Kepengurusan BEM mencerminkan keterwakilan mahasiswa Fakultas. 
(2) 	Pengurus BEM terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Bidang. 
(3) 	Pengurus Harian terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara atau sebutan lain untuk itu. 
(4) 	Pengurus bidang terdiri dari kordinator, sekretaris, dan anggota atau sebutan lain untuk itu. 
(5) Pembagian bidang disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan kemahasiswaan.
(6) 	Kepengurusan BEM ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Pasal 32

(1)	Ketua BEM dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan umum (pemilu) raya secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil (luber jurdil).
(2)	Pengesahan ketua BEM dilakukan oleh DPM dalam forum sidang umum.
(3)	Penyusunan personalia kepengurusan BEM menjadi hak ketua BEM terpilih.  
(4)	Kepengurusan BEM ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Pasal 33

(1)	Pada akhir masa bakti, BEM menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
(2)	Laporan pertanggungjawaban pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor setelah disahkan dalam kongres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b.

BAB X
DEWAN MAHASISWA FAKULTAS (DMF)

Pasal 34

DMF adalah Ormawa sebagai lembaga legislatif dan perwakilan mahasiswa di tingkat  fakultas.

Pasal 35

DMF memiliki fungsi:
a.	sebagai perumus norma dan kriteria penyelenggaraan ormawa fakultas; 
b.	sebagai forum komunikasi antar ormawa;
c.	sebagai penyalur aspirasi mahasiswa;
d.	sebagai penyusun dan penetap GBPK ormawa di fakultas; 
e.	sebagai pengawas dan pengevaluasi kegiatan ormawa di fakultas; dan 
f.	sebagai perumus substansi hukum positif yang ditetapkan untuk menjaga dan menegakkan norma maupun etika berorganisasi.

Pasal 36

DMF memiliki tugas:
a.	merumuskan norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan ormawa;
b.	menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART);
c.	menetapkan GBPK untuk Ormawa fakultas;
d.	membentuk KPU tingkat fakultas;
e.	mengesahkan ketua BEMFA berdasar suara terbanyak hasil pemilu raya;
f.	melakukan interpretasi terhadap peraturan jika terjadi konflik pemahaman antar ormawa fakultas;  
g.	melaksanakan hak uji materi terhadap peraturan, hasil pemilu dan peraturan di bawahnya; dan 
h.	melakukan tindakan yuridis kepada personal pengurus ataupun lembaga terhadap penyimpangan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

DMF memiliki wewenang:
a.	melakukan seleksi terhadap calon anggota KPU tingkat Fakultas; 
b.	meyelenggarakan konferensi sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa;
c.	mengesahkan AD/ART Ormawa fakultas, mengawasi pelaksanaan AD/ART; 
d.	mengesahkan GBPK; 
e.	meminta pertanggungjawaban BEMFA atas pelaksanaan GBPK; 
f.	mengusulkan pemberhentian Ketua BEMFA apabila dinilai tidak mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya; dan 
g.	menyelenggarakan persidangan terkait dengan fungsi yudikatif.

Pasal 38

Keanggotaan DMF  diatur sebagai berikut:
(1)	jumlah anggota  DMF minimal 9 orang, maksimal 15 orang,
(2)	anggota DMF adalah senator perwakilan jurusan dan program studi setara jurusan sesuai hasil pemilihan di jurusan dan program studi masing-masing pada  pemilu raya.
(3)	apabila jumlah senator hasil pemilihan belum memenuhi quota, maka ketua HMJ dan ketua HMPS terpilih berhak menugaskan senator dengan jumlah yang sama untuk masing-masing HMJ dan  HMPS.

Pasal 39

Kepengurusan DMF diatur sebagai berikut:
a. 	Kepengurusan DMF mencerminkan keterwakilan mahasiswa Jurusan dan Prodi setara jurusan. 
b.  	Pengurus DMF terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Bidang. 
c 	Pengurus Harian terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara. 
d. 	Pengurus Bidang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. 
e.   Pembagian bidang disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan kemahasiswaan.
f. 	Kepengurusan DMF ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Pasal 40

(1) 	Pada akhir masa bakti, DMF berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban.
(2)	Laporan pertanggungjawaban pada ayat (1) disampaikan kepada Dekan setelah disahkan dalam konferensi.

BAB XI 
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS (BEMFA)

Pasal 41

BEMFA adalah Ormawa sebagai lembaga eksekutif  di tingkat fakultas.

Pasal 42

BEMFA memiliki fungsi:
a.	sebagai koordinator kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas; dan 
b.	sebagai pelaksana GBPK fakultas.

Pasal 43

Dalam melaksanakan fungsinya, BEMFA memiliki tugas:
a.	melaksanakan program kerja tahunan yang dijabarkan dari GBPK fakultas; dan 
b.	menjalankan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan ormawa di tingkat fakultas.

Pasal 44

(1) 	Kepengurusan BEMFA mencerminkan keterwakilan mahasiswa jurusan dan prodi setara jurusan.
(2) 	Pengurus BEMFA terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Bidang. 
(3) 	Pengurus Harian terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara atau sebutan lain untuk itu.
(4) 	Pengurus Bidang terdiri atas kordinator, sekretaris, dan anggota atau sebutan lain untuk itu.
(5) 	Pembagian bidang disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan kemahasiswaan.
(6) 	Kepengurusan BEMFA ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Pasal 45

(1) 	Ketua BEMFA dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan umum (pemilu raya) secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil (luber jurdil).
(2) 	Pengesahan ketua BEMFA dilakukan oleh DMF dalam forum konferensi.
(3) 	Penyusunan personalia kepengurusan BEMFA menjadi hak ketua BEMFA terpilih.  
(4)  Kepengurusan BEMFA ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Pasal 46

(1) 	Pada akhir masa bakti, BEMFA berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban.
(2) 	Laporan pertanggungjawaban pada ayat (1) disampaikan kepada Dekan setelah disahkan dalam sidang konferensi.

BAB XII
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ)

Pasal 47

HMJ adalah Ormawa sebagai badan eksekutif di tingkat jurusan.

Pasal 48

HMJ berfungsi sebagai perencana dan pelaksana program kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan fungsinya, HMJ bertugas:
a.	Membuat perencanaan program kegiatan tahunan sesuai karakteristik jurusan dan memperhatikan GBPK Fakultas; dan
b.	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja tahunan. 

Pasal 50

(1) 	Kepengurusan HMJ terdiri atas pengurus harian dan pengurus bidang.
(2) 	Pengurus Harian terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara; atau sebutan lain untuk itu. 
(3) 	Pengurus Bidang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota; atau sebutan lain untuk itu.
(4) 	Jumlah Bidang ditetapkan berdasarkan kebutuhan.
(5) 	Ketua HMJ dipilih melalui pemilu raya.
(6) 	Kepengurusan HMJ ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.	

Pasal 51

(1) 	Pada akhir masa bakti, HMJ berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban.
(2)	Laporan pertanggungjawaban pada ayat (1) disampaikan kepada Dekan setelah disahkan dalam  forum mahasiswa jurusan.

Pasal 52

(1)	Setiap HMJ dibina oleh Pendamping HMJ. 
(2)	Pendamping HMJ diajukan oleh ketua jurusan
(3)	Masa bakti Pendamping HMJ adalah satu tahun dan dapat diajukan kembali.
(4)	Pendamping HMJ ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

BAB XIII
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS)

Pasal 53

HMPS adalah Ormawa sebagai badan eksekutif  di tingkat program studi setara jurusan yang keberadaannya di bawah koordinasi fakultas.

Pasal 54

HMPS berfungsi sebagai perencana dan pelaksana program kegiatan kemahasiswaan di tingkat program studi setara jurusan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan fungsinya, HMPS bertugas:
a.	Membuat perencanaan program kegiatan tahunan sesuai karakteristik program studi berdasarkan GBPK Fakultas; dan
b.	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja tahunan. 

Pasal 56

(1) 	Kepengurusan HMPS terdiri atas pengurus harian dan pengurus bidang.
(2) 	Pengurus Harian terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara; atau sebutan lain untuk itu. 
(3) 	Pengurus Bidang terdiri atas kordinator, sekretaris dan anggota; atau sebutan lain untuk itu.
(4) 	Jumlah Bidang ditetapkan berdasarkan kebutuhan.
(5) 	Ketua HMPS dipilih melalui pemilu raya.
(6) 	Kepengurusan HMPS ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.	

Pasal 57

(1) 	Pada akhir masa bakti, HMPS berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
(2)	Laporan pertanggungjawaban pada ayat (1) disampaikan kepada Dekan setelah disahkan dalam  forum mahasiswa program studi.

Pasal 58

(1)	Setiap HMPS dibina oleh Pendamping HMPS. 
(2)	Pendamping HMPS diajukan oleh ketua program studi setara jurusan
(3)	Masa bakti Pendamping HMPS adalah satu tahun dan dapat diajukan kembali.
(4)	Pendamping HMPS ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

BAB XIV
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

Pasal 59

UKM adalah ormawa sebagai pelaksana program pengembangan bakat-minat- kegemaran-kerohanian-keagamaan  mahasiswa di tingkat universitas.

Pasal 60

UKM berfungsi sebagai perencana dan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di bidang minat penalaran, penulisan, kesenian, olahraga, minat khusus, kesejahteraan, dan kerohanian/kegamaan.

Pasal 61

Persyaratan UKM adalah:
a.	memiliki AD dan ART;
b.	memiliki program kerja tahunan;
c.	memiliki pendamping, pengurus, dan anggota minimal 40 orang;  
d.	melakukan kegiatan berciri khusus secara nyata yang dilaksanakan dalam satu tahun; dan 
e.	UKM yang tidak dapat memenuhi persyaratan huruf a s.d. d secara kumulatif, maka keberadaan UKM yang bersangkutan tidak diakui dan dapat dibubarkan. 

Pasal 62

(1) 	Keanggotaan UKM diatur dalam AD/ART UKM yang bersangkutan.
(2) 	Kepengurusan UKM terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Bidang. 
(3) 	Pengurus Harian terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara.
(4) 	Pengurus Bidang terdiri dari koordinator, sekretaris, dan anggota.
(5) 	Jumlah bidang ditentukan berdasarkan kebutuhan.
(6) 	Kepengurusan UKM ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 63

(1)	Setiap UKM dibina oleh Pendamping UKM. 
(2)	Setiap UKM dapat memilih pendamping  UKM yang sesuai dan mendapatkan persetujuan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
(3)	UKM yang memiliki hubungan kelembagaan dengan institusi di luar UM sebagai pembina teknis, harus melakukan koordinasi sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. 
(4)	Masa bakti Pendamping UKM adalah satu tahun dan dapat diangkat kembali.
(5)	Pendamping UKM ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 64

(1) 	Pada akhir masa bakti, UKM berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
(2)	Laporan pertanggungjawaban pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor setelah disahkan dalam forum Musyawarah Anggota. 
BAB XV
PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 65

(1)	Pergantian pengurus ormawa (selain UKM) dilaksanakan melalui pemilu raya. 
(2)	Pemilu Raya tingkat universitas, dilaksanakan untuk memilih ketua BEM dan senator DPM dari tiap-tiap jurusan dan program studi setara jurusan.
(3)	Pemilu Raya tingkat Fakultas, dilaksanakan untuk memilih ketua BEMFA, ketua HMJ, ketua HMPS dan senator DMF dari tiap-tiap jurusan dan program studi setara jurusan.
(4)	Pergantian pengurus UKM dilaksanakan melalui pemilihan dalam forum musyawarah/rapat anggota yang secara khusus diselenggarakan untuk keperluan itu.

BAB XVI
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Pasal 66

(1)	KPU adalah  unit  pelaksana pemilu raya yang dibentuk oleh lembaga legislatif.
(2)	KPU tingkat universitas adalah  unit pelaksana pemilu raya di tingkat universitas yang dibentuk oleh DPM.
(3)	KPU tingkat fakultas adalah  unit  pelaksana pemilu raya di tingkat fakultas yang dibentuk oleh DMF.
Pasal 67

KPU berfungsi sebagai penyelenggara pemilu raya.

Pasal 68

(1)	KPU tingkat universitas bertugas melaksanakan pemilu raya untuk memilh ketua BEM, senator  DPM, serta memfasilitasi penyelenggaraan kongres.
(2)	KPU tingkat fakultas  bertugas melaksanakan pemilu raya untuk memilih Ketua BEMFA, ketua HMJ,  ketua HMPS dan senator DMF serta memfasilitasi penyelenggaraan konferensi.

Pasal 69

KPU berwenang menyusun peraturan penyelenggaraan pemilu raya dengan memperhatikan kebijakan umum lembaga legislatif dan peraturan Rektor.

Pasal 70

(1)	Pada akhir kegiatan KPU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
(2)	Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana disebut pada ayat (1) diserahkan kepada rektor setelah disetujui oleh DPM bagi KPU tingkat universitas, kepada Dekan setelah disetujui oleh DMF bagi KPU tingkat fakultas.

Pasal 71

(1) 	Anggota KPU universitas adalah mahasiswa UM yang telah mendaftar dan lulus seleksi oleh DPM, dengan jumlah maksimal 35 orang.
(2) 	Anggota KPU fakultas adalah mahasiswa fakultas masing-masing yang telah mendaftar dan lulus seleksi oleh DMF, dengan jumlah maksimal 25 orang.
(3) 	Kepengurusan KPU tingkat universitas dan tingkat fakultas minimal terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara.
(4) 	Pembentukan kepengurusan KPU tingkat universitas dan tingkat fakultas ditetapkan melalui rapat pemilihan yang dihadiri minimal 2/3 anggota KPU.
(5) 	Ketua KPU universitas dan fakultas dipilih secara aklamasi atau berdasar suara terbanyak dalam rapat pemilihan yang dihadiri minimal 2/3 anggota KPU.

BAB XVII
LAMBANG, LOGO DAN BAHASA

Pasal 72

(1)	Lambang dan logo yang digunakan oleh ormawa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(2)	Komunikasi, informasi, dan administrasi kelembagaan ormawa harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai peraturan/kaidah penulisan yang berlaku.

BAB XVIII
SANKSI PELANGGARAN

Pasal 73

(1)	Ormawa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini dikenakan sangsi.
(2)	Sanksi pelanggaran dapat berupa peringatan secara lisan, peringatan secara tertulis, pengambilalihan kepengurusan, pembekuan, atau pembubaran keberadaan ormawa yang bersangkutan.
(3)	Sangsi pelanggaran untuk ormawa tingkat universitas diberikan oleh Rektor dan untuk tingkat fakultas diberikan oleh Dekan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

(1)	Semua ormawa di UM yang telah ada pada saat ditetapkannya peraturan ini harus mengikuti/ menyesuaikan dengan peraturan ini.
(2)	Semua produk hukum berupa peraturan/perundang-undangan yang dibuat oleh ormawa dan atau organ kelembagaan yang dibentuk oleh ormawa harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari Rektor untuk ormawa tingkat universitas, dan dari Dekan untuk ormawa tingkat fakultas.
(3)	Dalam keadaan belum ada lembaga legislatif, maka pembentukan KPU difasilitasi oleh pimpinan fakultas yang terkait.
(4)	Unit kegiatan kemahasiswaan di lingkungan fakultas harus diintegrasikan dan dikoordinasikan oleh BEMFA/HMJ/HMPS
(5)	Ormawa yang tidak termasuk dalam pasal 7 dan pasal 8, dilarang membawa simbol/atribut dan melakukan aktivitas kelembagaannya di dalam kampus UM.

Pasal 75

Perubahan Pedoman Ormawa UM hanya dapat dilakukan oleh pimpinan UM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertimbangkan aspirasi mahasiswa, serta situasi dan kondisi yang berkembang saat itu.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

(1) 	Pedoman ini merupakan dasar penyelenggaraan ormawa UM.
(2) Semua peraturan tentang ormawa UM yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
(3) 	Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal  : 29 Nopember 2012
Rektor,

ttd

Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1001

TEMBUSAN disampaikan kepada:
1.	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI di Jakarta;
2.	Sekjen Kemdikbud di Jakarta;
3.	Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
4.	Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
5.	Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
6.	Para Wakil Rektor Universitas Negeri Malang;
7.	Para Dekan Universitas Negeri Malang;
8.	Para Ketua Lembaga Universitas Negeri Malang;
9.	Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang
10.	Para Kepala Biro Universitas Negeri Malang;
11.	Para Ketua Jurusan /Program Studi Setara Jurusan Universitas Negeri Malang;
12.	Ketua DPM, BEM, dan UKM Universitas Negeri Malang;
13.	Para Ketua DMF, BEMFA, HMJ, dan HMPS Universitas Negeri Malang.